PRESS RELEASE: REDD+ Task Force Hails Medan Court Decision on Rawa Tripa Case

 

Press release is available for download here

Rilis dalam bahasa indonesia dapat diunduh disini

Jakarta, September 6, 2012 The REDD+ Task Force welcomes the Medan State  Administrative High Court Decision dated August 30, 2012 that accepted the appeal of civil society organizations (WALHI Aceh) and ordered the Aceh Governor to revoke PT Kalista Alam’s plantation permit for 1,605 hectares land in Rawa Tripa, Nagan Raya District, Aceh Province.  “This decision is in line with our recommendation because the land utilisation permit granted to PT. Kalista Alam was based on invalidated location permit (izin lokasi) and is included in the Indicative Moratorium Map (IMM). So, we hope there will be no more mismanagement in the process of permit issuance,” said Chair of the Working Group of Legal Review and Law Enforcement  of the REDD+ Task Force, Mas Achmad Santosa.

Rawa Tripa is deemed peatland area included in the Indicative Moratorium Map (IMM) located in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam. “Peatlands are susceptible to fires when drained, so protecting it means materializing our development goals and to reduce greenhouse gas emissions up to 41 percent,” continued Mas Achmad Santosa. Previously, WALHI Aceh sued the Governor of Aceh and PT. Kalista Alam to revoke the Aceh Governor Permit No. 525/BP2T/5322/2011 dated August 25, 2011. WALHI Aceh’s demand to revoke palm oil plantation permit in Rawa Tripa granted by the Governor of Aceh to PT Kalista Alam was rejected in April 2012 by Banda Aceh State Administrative

Court judge panel on the basis that parties involved have not gone through out-of-court settlement efforts. Some 21 villages around Rawa Tripa had also protested that the establishment of PT Kallista Alam had caused their water level in the community’s wells to drop drastically.

On July 4,2012, the Head of the Presidential Unit for Development Monitoring and Oversight (UKP4), Ministry of Environment, and National Police’s Criminal Investigation Unit (Bareskrim Polri) visited Rawa Tripa after reports of fire in the peatland area. From the visit, the Head of Aceh Police sent a letter to the Governor giving some recommendations to clarify borders of the Rawa Tripa area and revoke all plantation permits within the Rawa Tripa area by compensating them with land in other areas or with equal value.

For further information, please contact:

Chair of Communication and Stakeholders Engagement Working Group

REDD+ Task Force

Chandra Kirana

kirana.chandra@gmail.com

 

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

About endoftheicons

The Leuser Ecosystem on the island of Sumatra in Indonesia is in grave danger. Local politicians want to allow logging, mining and palm oil plantations in this vulnerable area. Sumatran orangutans, rhinos, elephants and tigers are already hanging on by a thread. They will not survive the destruction of the Leuser Ecosystem.

3 responses to “PRESS RELEASE: REDD+ Task Force Hails Medan Court Decision on Rawa Tripa Case”

  1. pencari keadilan says :

    DIADILI TANPA BARANG BUKTI

    Diadili Tanpa Barang Bukti
    DIVONIS 10 TAHUN
    EDIH MENCARI KEADILAN

    Edih Kusnadi,warga serpong Tangerang yang dituduh menjadi bandar narkoba,disiksa polisi,dipaksa mengaku lalu dijebloskan kepenjara.
    Semua itu dilakukan penegak hukum tanpa ada barang bukti dari tersangka Edih. Sialnya lagi fakta-fakta hukum yang diajukan Edih tak digubris dan hakim memberinya vonis 10 tahun penjara. Memang lebih ringan dari tuntutan jaksa yang 13 tahun,tapi Edih tetap tidak terima karena merasa tidak bersalah. Dia mengajukan banding namun dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI mengajukan kasasi namun ditolak, Ia mendekam di Rutan Cipinang. Ditemui di Rutan Edih yang sangat menderita itu menyampaikan kronologi kasusnya. Dia menganggap kasusnya itu direkayasa oleh polisi “SAYA MOHON BANTUAN AHLI-AHLI HUKUM UNTUK MEMBANTU MEMBONGKAR REKAYASA KASUS INI” katanya. Sedihmya lagi, dan Edih tidak habis pikir mengapa hakim menjatuhkan vonis 10 tahun atas keterangan satu orang saksi. Padahal dia dituduh mau terima narkoba,ditangkap tanpa barang bukti. Saksi tersebut adalah iswadi yang ditangkap tangan membawa narkoba.
    Kasus ini bermula ketika Edih ditangkap di jalan Gajah Mada jakarta pusat,pada 14 mei 2011 “saya dituduh mau terima narkoba dari iswadi,tapi saya ketemu iswadi dipolda. Tidak ada barang bukti narkoba disaya maupun dikendaraan saya tetapi dibawa kepolda” kata Edih.
    Sebelumnya polisi sudah menangkap dua orang Iswadi Chandra alias kiting dan Kurniawan alias buluk. Ditemukan barang bukti sabu 54 gram yang sudah dicampur tawas, dia mendapatkannya dari pulo gadung. Saya hanya mengenal Iswadi dan tidak kenal dengan Kurniawan katanya. Edih menduga dia ditangkap lantaran dijebak oleh Iswadi. Saat polisi menangkap Iswadi dan Kurniawan kebetulan Edih menghubungi Iswadi,tapi tidak diangkat beberapa jam kemudian bari Iswadi yang menghubungi saya terus untuk ketemu,karena mau kekota saya janjian saja ketemu sekalian untuk membicarakan pekerjaan asuransi. Saya bekerja diperusahaan asuransi, ujar dia.
    “pada saat setelah penangkapan,sebelum dites urine, saya dikasih makan dan minum kopi 2 kali bersama kurniawan. Hasilnya positif tapi samar samar. Saya menduga itu direkayasa polisi memasukan amphetamine kedalam minuman saya. mereka kesal karena dinilai saya tidak kooferatif. Kata Edih.
    Edih mengatakan ia mempunyai hasil rontgen dan surat dokter dari poliklinik Bhayangkara yang menyatakan bahwa lengannya patah.
    Seluruh isi vonis hakim pengadilan Negeri Jakarta Timur itu dianggapnya tak masuk akal. AMAR PUTUSAN “MENYATAKAN TERDAKWA EDIH SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA SEBANYAK LEBIH DARI 5 GRAM MELALUI PEMUFAKATAN JAHAT” Ini aneh sekali, saya menyentuh barang itu saja tidak,apalagi menerimanya. Barang bukti dari saya sebuah ponsel, tidak ada sms atau pembicaraan tentang narkoba didalamnya. Ini sungguh tidak adil, kata Edih.
    Sementara dalam pertimbangannya majelis menyatakan: MENIMBANG BAHWA WALAUPUN PADA SAAT TERDAKWA DITANGKAP,TERDAKWA BELUM MENERIMA SABU YANG DIPESANNYA TERSEBUT, MENURUT HEMAT MAJELIS HAL ITU DIKARENAKAN TERDAKWA KEBURU DITANGKAP OLEH PETUGAS. DAN WALAUPUN TERDAKWA MEMBANTAH BAHWA DIRINYA TIDAK PERNAH MEMESAN SABU PADA ISWADI MAUPUN RIKI,NAMUN BERDASARKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN URINE NO B/131/V/2011/DOKPOL YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH dr. BAYU DWI SISWANTO TERNYATA URINE TERDAKWA POSITIF MENGANDUNG AMPHETAMINE”. Sedangkan terdakwa tidak pernah mengajukan dari pihak yang berkompeten.
    Saya dites urine 22 jam setelah ditangkap, sempat dikasih makan dan minum kopi 2 kali, saya menduga mereka mencampurkan amphetamine kedalam kopi saya. Bagi saya tidak masuk akal ada benda itu dalam urine saya karena saya tidak menkomsumsi narkoba. Kata Edih lagi. Dia cuma berharap para hakim bertindak adil dan mendengarkan keluhannya dan membebaskannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: